Di balik riuh rendah politik Aceh dan gema sejarah yang belum pudar di tanah Samudra Pase, sebuah babak baru baru saja dimulai. Senin (9/3/2026), Saiful Bahri—pria yang lebih akrab disapa Pon Yaya—berdiri dengan memikul tanggung jawab besar. Ia resmi menerima mandat untuk memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudra Pase, sebuah posisi yang secara historis hanya diisi oleh tokoh-tokoh kunci eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Penunjukan ini bukan sekadar pergantian jabatan rutin. Bagi Pon Yaya, ini adalah “amanah berat” yang diserahkan langsung oleh sosok karismatik, Muzakir Manaf atau Mualem, di Meuligoe Gubernur Aceh beberapa hari sebelumnya.
Jejak Sang “Tanggy Buloh”
Nama Pon Yaya bukanlah nama baru dalam lembaran sejarah perjuangan Aceh. Dahulu, di tengah hutan dan desing peluru, ia dikenal dengan sandi Tanggy Buloh. Rekam jejaknya sebagai kombatan terukir jelas dalam berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Pasukan Rimueng Tapa hingga Panglima Sagoe Tgk Syik di Buloh.
Kini, seragam loreng dan senapan telah lama berganti menjadi kemeja rapi di kursi parlemen. Sebagai anggota DPRA fraksi Partai Aceh dan mantan Ketua DPRA, Pon Yaya bertransformasi dari pejuang lapangan menjadi pengambil kebijakan. Namun, baginya, akar perjuangan tetaplah sama: kesejahteraan rakyat dan menjaga kehormatan Aceh.
”Alhamdulillah, saat ini saya mendapatkan amanah untuk melanjutkan perjuangan dengan memimpin Wilayah Samudra Pase,” ungkapnya dengan nada rendah namun tegas.
Menjaga Warisan Para Pendahulu
Samudra Pase memiliki magnet tersendiri dalam sejarah Aceh. Wilayah ini pernah dipimpin oleh nama-nama besar seperti Yusuf Ali, Sofyan Dawood, Tgk Ni, Hingga Abu Len. Menyadari beban sejarah tersebut, Pon Yaya menekankan bahwa prioritas utamanya bukanlah soal kekuasaan, melainkan soliditas.
”Yang terpenting adalah menjaga kekompakan dan melanjutkan kerja organisasi sebagaimana yang telah dirintis para pendahulu,” ujarnya. Ia sadar betul bahwa KPA adalah wadah pengikat bagi para eks pejuang untuk tetap berkontribusi dalam bingkai perdamaian pasca-MoU Helsinki.
Multitalenta di Tengah Tantangan
Meski kini menjabat sebagai Ketua KPA Wilayah, kesibukan Pon Yaya seolah tak ada habisnya. Selain duduk di legislatif, ia juga dipercaya menakhodai KONI Aceh dan mengelola keuangan partai sebagai Bendahara Umum Partai Aceh.
Bagi masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe, sosoknya adalah jembatan antara masa lalu yang heroik dan masa depan yang penuh tantangan pembangunan. Di bawah kepemimpinannya, harapan besar disampirkan agar KPA Samudra Pase tetap menjadi pilar yang kokoh dalam menjaga perjuangan dan perdamaian Aceh yang abadi.
Komentar