PeuneugahAceh.NET|LHOKSUKON, – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Aceh Utara menyampaikan kritik keras dan kekecewaan mendalam atas pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK). Pernyataan JK yang menyebutkan bahwa dinamika dan kerusuhan di Banda Aceh pada momentum 21 tahun MoU Helsinki sebagai bentuk “provokasi sebagian orang” dinilai sangat menyakiti perasaan masyarakat Aceh.
Ketua JASA Aceh Utara, Muchlis Sayed Adnan, menegaskan bahwa Jusuf Kalla tidak sepantasnya melemparkan tuduhan selektif kepada rakyat Aceh. Menurutnya, JK memiliki tanggung jawab moral dan politik yang besar terhadap seluruh proses perdamaian yang pernah diinisiasinya.
”Jusuf Kalla harus bertanggung jawab atas sengkarut implementasi poin-poin MoU Helsinki hari ini. Jangan malah lepas tangan dan menuduh rakyat Aceh yang terprovokasi. MoU Helsinki itu juga bagian dari produk beliau, dan fakta hari ini membuktikan bahwa itu adalah produk yang gagal karena banyak turunan komitmen yang tidak dituntaskan oleh pemerintah pusat,” tegas Muchlis Sayed Adnan dalam keterangan tertulisnya.
Muchlis juga membantah keras narasi yang dibangun JK bahwa aksi di Banda Aceh hanya digerakkan oleh “sebagian orang” atau kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut murni merupakan akumulasi kekecewaan dan cerminan sikap dari seluruh lapisan masyarakat Aceh yang menuntut keadilan serta penuntasan hak-hak daerah.
”Kenapa saya katakan aksi kemarin adalah spontanitas? Karena niat awal dari kegiatan tersebut adalah untuk zikir dan doa bersama secara damai. Namun, ketika luapan kekecewaan rakyat atas janji-janji perdamaian yang tak kunjung terealisasi sudah membuncah, aksi tersebut bergerak secara spontan sebagai ekspresi kekecewaan kolektif,” lanjutnya.
JASA Aceh Utara mendesak Jusuf Kalla untuk fokus mencari solusi konkret atas mangkraknya poin-poin kesepakatan damai, ketimbang mengeluarkan pernyataan yang justru memperkeruh suasana dan memojokkan masyarakat Aceh.
”Rakyat Aceh tidak butuh tuduhan, rakyat Aceh menuntut penuntasan janji perdamaian. JK harus menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas, bukan malah menyudutkan aksi spontanitas rakyat,” tutup Muchlis.
Komentar